Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Meskipun demikian, masih terdapat instansi pemerintah yang menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pernbangunan Zona Integritas dan studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah dilaksanakan melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, komitmen pimpinan dan pegawai, pemanfaatan teknologi informasi, serta struktur birokrasi yang jelas. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, mutasi pegawai, gangguan sistem aplikasi, dan koordinasi antar kelompok kerja yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kesiapan organisasi menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.