Penelitian ini membahas pelaksanaan kompensasi ganti kerugian terhadap tanah kalurahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan pelaksanaan ganti kerugian tanah kalurahan, proses musyawarah para pihak, kendala yang muncul dalam pelaksanaan kompensasi, serta dampaknya terhadap penyewa tanah dan perangkat kalurahan. Kajian ini menjadi penting karena tanah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kedudukan khusus yang berkaitan dengan Tanah Kasultanan, sehingga mekanisme pengadaannya berbeda dengan tanah hak milik perseorangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, pihak Kasultanan Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Purwomartani, serta masyarakat penyewa tanah kalurahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan kompensasi ganti kerugian tanah kalurahan serta dampak yang dialami oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tanah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah kalurahan tidak dilakukan melalui pelepasan hak seperti pada tanah hak milik. Mekanisme yang digunakan berkaitan dengan pemanfaatan, sewa, nilai manfaat, pengembalian hak anggaduh kepada Kasultanan, serta penerbitan serat palilah dan serat kekancingan. Proses pengadaan tanah kalurahan berjalan melalui dua alur, yaitu abur teknis pengadaan tanah dan alur administratif keistimewaan DIY Dalam praktiknya, muncul beberapa kendala, antara lain panjangnya proses administrasi, keterbatasan kewenangan kalurahan setelah hak anggaduh dikembalikan, ketidakpastian informasi mengenai nilai dan waktu kompensasi, serta dampak ekonomi bagi penyewa dan perangkat kalurahan. Dampak yang dirasakan meliputi hilangnya lahan garapan, terganggunya tempat tinggal dan usaha, berkurangnya tambahan penghasilan dari tanah palungguh, serta perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kompensasi tanah kalurahan memerlukan koordinasi yang lebih kuat, keterbukaan informasi, dan perhatian yang lebih proporsional terhadap pihak-pihak yang terdampak