Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlaksananya pendaftaran hasil mediasi pertanahan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan hasil mediasi agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro telah menghasilkan kesepakatan perdamaian. Namun, hasil mediasi tersebut belum pernah didaftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga belum memperoleh kekuatan eksekutorial, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya hambatan yuridis dan praktis dalam pelaksanaan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan melalui harmonisasi antara ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, peningkatan kapasitas mediator, serta penyediaan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hasil mediasi pertanahan.