Penelitian ini menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AUPB dalam pencatatan peralihan hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya PTUN Nomor pada Putusan 240/G/2022/PTUN.SBY Permasalahan penelitian ini berfokus pada kesesuaian proses balik nama sertipikat tanah dengan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan menilai penerapan AUPB, mengidentifikasi ada atau tidaknya pelanggaran administratif, serta menelaah akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang merasa dirugikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui analisis dokumen, putusan pengadilan, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif BPN telah memeriksa dokumen APHB, surat keterangan waris, data buku tanah, serta status blokir dan sita sebelum memproses permohonan. Pada saat permohonan diajukan tidak terdapat catatan blokir, sita, atau pemberitahuan resmi mengenai sengketa. Karena itu, tindakan BPN dinilai sah secara administratif, meskipun terdapat perbedaan penilaian dengan Majelis Hakim mengenai kecermatan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan tindakan administrasi pertanahan harus dinilai berdasarkan kewenangan, prosedur, dan data resmi yang tersedia saat keputusan diambil.