Sengketa pertanahan terkait penerbitan sertifikat hak milik secara tidak sah merupakan masalah hukum yang berulang dalam sistem administrasi tanah di Indonesia. Penelitian ini meneliti permbatalan Sertifikat hak milik Nomor 40/Desa Muktiwari atas nama Hendra Muslim, yang diterbitkan oleh Kartor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tahun 1908 dari tanah yang sebelumnya terdaflar atas nama almarhaanah Hj. Djubaidah Binti H. Hasan, serta mekanisme pelaksanaan pembatalannya setelah adanya putusan pengadilan yang final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui alur kronologi sengketa pertanahan yang melatarbelakangi dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 46/3/2023/PTUN BDO jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 303/8/2023/PT TUNJKT Mengetahui mekanisme pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Mengetahui hambatan-hambatan yang muncul serta solusi penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kartor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data sekunder yang terdiri dari putusan pengadilan, dokumen surat permohonan usulan pembatalan sertipikat hak milik dari Kantor pertanahan kabupaten bekasi, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat hak milik Nomor 40/Desa Muktiwari cacat secara hukum, yang berasal dari dua penyimpangan prosedural permohonan sertifikat pengganti yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut, dan pendaftaran pengalihun hak berdasarkan akta jual beli yang dilaporkan hilang, sehingga baik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara konsisten mendukung klaim ahli waris. Pembatalan pasca keputusan dilakukan melalui serangkaian prosedur bertahap, termasuk pengkajian kasus, penelitian lapangan, ekspose penelitian, gelar akhir, penerbitan Surat Keputusan Pembatalan oleh Kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Jawa Barat, dan pencatatan dalam register tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Kendala yang dihadapi termasuk ketidaklengkapan dokumen administratif yang diajukan oleh pemohon dan tantangan manajemen arsip internal, yang diatasi melalui peningkatan manajemen arsip, penguatan koordinasi antar unit, dan komunikasi resmi yang proaktif untuk menginformasikan pemohon tentang persyaratan dokumen yang masih kurang.