Tanah Toa bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bukan sekadar ruang fisik, melainkan ruang hidup sakral yang diatur oleh ajaran Pasang ri Kajang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kuasa dan tata kelola Tanah Toa, bentuk tekanan yang ditimbulkan operasionalisasi Hak Guna Usaha (HGU) PT PP London Sumatra Indonesia, serta upaya MHA Ammatoa Kajang dalam mempertahankan eksistensinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik Participatory Rural Appraisal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kuasa Tanah Toa bersifat komunal dan berpusat pada otoritas Ammatoa, sementara tata kelolanya diwujudkan melalui zonasi hutan yang ketat, yaitu Borong Karama (hutan keramat), Borong Batas (hutan perbatasan), dan Borong Luara (hutan rakyat). Operasionalisasi HGU perkebunan karet memunculkan tumpang tindih klaim, pembatasan akses, dan transformasi sebagian warga menjadi buruh harian lepas, sekaligus mengancam mata air dan ketahanan pangan lokal. Upaya mempertahankan eksistensi Tanah Toa dilakukan melalui penguatan hukum adat, transmisi nilai kepada generasi muda, penataan fasilitas umum sebagai zona penyangga, serta advokasi melalui peraturan daerah dan penetapan hutan adat