Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional memerlukan pengadaan tanah untuk mendukung penyediaan infrastruktur bagi kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, terdapat bidang tanah yang tidak dapat diberikan ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme konsinyasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah maupun pembangunan jalan tol secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk risiko yang timbul akibat konsinyası, menganalisis mekanisme pengelolaan risiko konsinyasi serta mengetahui dampak risiko konsinyasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026 serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengelolaan risiko,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari konsinyası meliputi risiko operasional dan kepatuhan, serta risiko reputasi yang dipengaruhi oleh sengketa kepemilikan tanah, ketidaklengkapan dokumen, perbedaan persepsi terhadap ganti kerugian, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme konsinyasi. Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, instansi yang memerlukan tanah, pemerintah desa, dan Pengadilan Negeri. Risiko konsinyası berdampak terhadap peningkatan waktu dan biaya pelaksanaan pengadaan tanah, namun keberadaan mekanisme konsinyasi tetap memberikan kepastian hukum serta mendukung keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Strategi pengelolaan risiko yang direkomendasikan meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas verifikasi data pertanahan, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terdampak.