Penataan akses reforma agraria diharapkan mengubah kepastian penguasaan tanah menjadi manfaat ekonomi berkelanjutan, tetapi pelaksanaannya pada usaha produktif perdesaan belum merata. Penelitian ini menganalisis peran pemangku kepentingan, dampak program terhadap kapasitas dan pendapatan, serta kendala keberlanjutan usaha ikan lele di Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kalurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, instansi pendukung, Pokdakan Mina Berkah Klegen, dan Poklahsar Mina Serang Barokah. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, verifikasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memberikan fasilitasi, pendampingan teknis, bantuan bibit, literasi keuangan, legalitas produk, pengembangan usaha, dan informasi pasar, tetapi koordinasi pascaprogram belum kuat. Kapasitas produksi, budidaya, pengolahan, pengemasan, dan pengelolaan usaha meningkat. Data monitoring mencatat kenaikan awal pendapatan sebesar 6,00% pada Pokdakan dan 12,20% pada Poklahsar, tetapi belum mencerminkan pendapatan bersih yang stabil. Keberlanjutan usaha terkendala modal, biaya pakan, risiko teknis, pasar terbatas, pencatatan lemah, dan pendampingan tidak berkesinambungan. Program membuka akses pemberdayaan awal, tetapi memerlukan pendampingan terstruktur dan berkelanjutan.