Prasarana, Sarana, dan Uulitas Umum (PSU) merupakan fasilitas dasar yang waph disediakan dan diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah nak onenjamin kualitas lingkungan perumahan dan keberlanjutan pelayanan publik. Naran, implemental penyediaan dan perryerahan PSU di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat penyerahan PSU, ketidaksemasa pembangunan dengan Keterangan Rencana Kota (KRK), ketidakjelasan kewenangan pengawasan antarinstanal, serta permasalahan legalitas tanah PSU. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penyediaan dan penyerahan PSU serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian buśc empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, sbservasi, dan studi dokumen pada BAPPEDA, Disperkim, Distars, Kantor Pertamahan Kota Semarang, serta masyarakat di empat kawasan perumahan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyediaan dan penyerahan PSU befurn berjalan optimal. Penyediaan PSU pada umumurya telah mengacu pada KRK, namun masih ditemukan ketidaksesuaian akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi Dari sekitar 400 kawasan perumahan yang terdata, baru sekitar 100 karwasan (25%) yang telah menyerahkan PSU kepada Pernerintah Kota Semarang. Hambatan utama meliputi ketidakjelasan kewenangan pengawasan antara Distaru dan Disperkim, rendahnya kepenahan pengembang, permasalahan legalitas tanah PSU, serta banyaknya perumahan lama dengan pengembang yang sudah tidak aktif. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran peran masyarakat sebagai aktor yang menginisiasi penyerahan P'SU, sehingga implementasi kebijakan berkembang menuju tata kelola yang lebih kolaboratif,