Aset negara, termasuk tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah pusat atau daerah yang bersangkutan untuk menjaga kepastian hukum atas status tanah. Tanah aset juga perlu dilakukan penjagaan melalui pengamanan aset baik administratif, fisik, maupun hukum untuk menghindari adanya pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh pihak lain tanda adanya perizinan. Seperti yang terjadi, tanah Aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang peruntukannya sebagai fasilitas pendidikan SD Negeri Gambiran, secara kondisi eksisting schagian tanah ini dimanfaatkan sebagian oleh warga untuk rumah tinggal dan akses jalan permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tanah aset pemerintah diduduki oleh warga serta mengetahui mekanisme penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, pihak SD Negeri Gambiran, Lurah Pandeyan, serta masyarakat setempat, dan didukung dengan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendudukan tanah terjadi bukan karena sengketa kepemilikan, melainkan akibat belum optimalnya pengamanan fisik aset, ketidaksesuaian antara batas yuridis dan batas fisik, kurangnya informasi mengenai status tanah, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Penyelesaian dilakukan melalui pengukuran ulang, pengembalian batas, koordinasi lintas instansi, mediasi dengan masyarakat, penataan kawasan melalui Program Munggur, Munggah, Madep Kali (M3K). Penelitian menyimpulkan bahwa sertipikasi tanah belum cukup untuk melindungi aset pemerintah apabila tidak disertai pengamanan fisik dan pengawasan yang berkelanjutan.