Tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila dikuasai oleh instansi pemerintah untuk kepentingan umum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa mengenai hak atas tanah, perlindungan hukum, dan mekanisme kompensasi bagi pihak yang mengklaim hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah yang belum terdaftar, mengkaji bentuk perlindungan hukum dan mekanisme kompensasi, serta menganalisis implikasi hukum Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mkm terhadap kepastian hukum pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang belurn terdaftar tidak serta-merta menjadi tanah negara selama masih terdapat bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah.

Perlindungan hukum diberikan melalui penyelesaian sengketa yang menghasilkan kesepakatan perdamaian disertai pemberian tali asih sebesar Rp150.000.000. Akta perdamaian tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat, meskipun tidak secara otomatis mengubah status administrasi tanah. Oleh karena itu, pendaftaran tanah tetap diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.