Transformasi digital administrasi pertanahan diwujudkan melalui penerapan sertipikat elektronik sebagai pengembangan dari sistem pendaftaran tanah konvensional berbasis kertas menuju basis data digital yang terintegrasi. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi fondasi penting bagi penerbitan sertipikat elektronik karena menghasilkan data fisik dan data yuridis bidang tansah secara sistematis dan sah secara hukum. Namun demikian, keberhasilan implementasinya di wilayah perbatasan seperti Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur Digital informasi yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan infrastruktur Digital informasi dalam pelaksanaan PTSL, berbasis digital serta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan PTSL dan penerapan sertipikat elektronik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang ditentukan secara purposive meliputi aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, aparat Pemerintah Desa Ekin, dan masyarakat peserta FTSL. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. observasi, dan stadi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan lima tantangan infrastruktur yang saling berkaitan, yaitu ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan pasokan listrik, kendala aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), keterbatasan efektivitas perangkat digital pendukung, serta hambatan geografis wilayah perbukitan dan perbatasan. Kelima aspek tersebut membentuk sistem infrastruktur yang saling bergantung dan berdampak pada perlambatan penginputan data, pelayanan administrasi, penyelesaian tahapan PTSI., serta penerbitan sertipikat elektronik. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat mampu meminimalkan dampak tersebut sehingga tantangan infrastruktur belum menghambat tujuan hukum PTSL, tetapi memperlambat proses administrasi menuju kepastian bukum hak atas tanah