Implementasi sertipikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan data, dan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk tanah wakaf. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, administratif, sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sertipikat elektronik pada tanah wakaf dalam pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Malang, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman, lalu dipadukan dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan strategi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertipikat elektronik pada tanah wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan verifikasi, validasi, digitalisasi dokumen, dan penerbitan sertipikat elektronik. Implementasi tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi pelayanan, keamanan data, dan kepastian hukum. Kendala yang masih dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidak lengkapen dokumen tanah wakaf, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan keamanan sistem informasi pertanahan.