Pembangunan Access Road PLTP Ulumbu di Desa Wewo dan Desa Ponggeok, Kabupaten Manggarai, melintasi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat dengan topografi pegunungan Dalam proses pengadaan tanah, seringkali ditemukan diskrepansi (perbedaan) luas bidang tanah antara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dengan hasil pengukuran riil oleh Satgas A pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyintesis faktor-faktor utarna penyebab perbedaan luas bidang tanah tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis normatif (Mixed Approach) Data disaring dan disintesis dari hasil wawancara (Kepala Kantor, Kasi Survei dan Pemetaan, Satgas A), observasi lapangan, serta regulasi pertanahan (PMNA No. 3/1997 dan Permen ATR/BPN No. 16/2021).

Analisis menunjukkan tiga klaster utama penyebab perbedaan luas, yaitu

1. Perubahan metode dari proyeksi datar 2D berbasis citra satelit resolusi menengah pada DPPT ke metode terestris presisi tinggi menggunakan GNSS oleh Satgas A, serta adanya kendala tutupan lahan (multipath) dan koreksi kesalahan historis dari sertifikat lama hasil ukur pita manual

2. Adanya gap kesiapan pra-pengukuran sebagaimana diatur Pasal 79 PMNA No. 3/1997, khususnya ketidakpastian Titik Dasar Teknik (TDT) pada sertifikat lama.

3. Penerapan asas contradictoire delimitatie (kesepakatan batas dengan tetangga) yang dinamis saat Satgas A turun ke lapangan, kelalaian pemilik dalam merawat patok batas, serta perubahan fisik tanah akibat pembangunan infrastruktur terdahulu.

Perbedaan luas tanah dalam proyek ini bukan merupakan kesalahan matematis, melainkan hasil dari peningkatan akurasi alat ukur modern serta dinamika penetapan batas legalistis di lapangan yang disepakati oleh masyarakat pemilik batas. Kata Kunci: Perbedaan Luas Tanah, Pengadaan Tanah, PLTP Ulumbu, GNSS,