Konflik pertanahan antara masyarakat adat dan pemerintah masih menjadi persoalan agraria yang berulang di Indonesia, terutama di wilayah dengan sistem penguasaan tanah adat yang kuat seperti Kabupaten Merauke. Penelitian ini menganalisis kronologi historis dan akar penyebab konflik hak ulayat antara masyarakat adat Marind-Anim dan Pemerintah Kabupaten Merauke, memahami persepsi dan strategi masyarakat adat dalarn mempertahankan hak ulayat, serta mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, budaya, dan administratif dari konflik tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive dari unsur pemerintah daerah, Kantor Pertanaharı Kabupaten Merauke, tokoh adat, dan masyarakat terdampak. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penari-kan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan memberi check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh pervepatan pembangunan, lemahnya administrasi pertanahan yang ditandai belum adanya pemetaan wilayah adat secara menyeluruh, serta perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai fungsi tanah. Masyarakat adat mempertahankan haknya terutama melalui musyawarah adat, bukan konfrontasi, sementara konflik menimbulkan dampak multidimensi pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi pertanahan.