Kawasan Puncak Kabupaten Bogor merupakan wilayah strategis yang memiliki fungsi ekologis sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, namun menghadapi tekanan pembangunan sehingga memicu degradasi lingkungan. Kondisi tersebut mengindikasikan peran instrumen preventif pengendalian pemanfaatan ruang belum berfungsi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pertimbangan Teknis Pertanahan (PIT) sebagai bahan pertimbangan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKP'R), sekaligus mengevaluasi efektivitas PKKPR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak.
Penelitian ini dilakukan menggunakan format penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan spasial. Populasi penelitian mencakup 30 bidang tanah PKKPR
Berusaha periode 2013-2025 di Kecamatan Cisarua, Megamendung, dan Cawi. Dari populasi tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 27 bidang tanah menggunakan teknik sampel penuh dengan mempertimbangkan kelengkapan muatan dokumen. Seluruh data dikumpulkan melalui studi dokumen, interpretasi citra, dan observasi lapangan.
Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis spasial, statistik, dan deskriptif untuk mengukur tingkat integrasi FTP serta kepatuhan P'KKPR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FTP dikategorikan efektif dengan tingkat integrasi mencapai 77,8%. Namun, elektivitas PKKPR tergolong tidak efektif dengan tingkat kepatuhan hanya mencapai 48,1% Ketidakpatuhan didominasi oleh penelantaran tanah, ketidaksesuaian jervis kegiatan dan deviasi KDH. Dapat disimpulkan bahwa PTP telah efektif sebagai bahan pertimbangan penerbitan PKKPR, samaan belum mampu menjamin kepatuhan pasca-perizinan. Oleh karena itu, diperlukan sunergi instrumen prevenn�- dan kasratif melalui pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran pelaku usaha guna menjaga kelestarian lingkungan.