Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukuen atas hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah secara menyeluruh. Dulam pelaksanaannya, koreksi data spasial menjadi salah satu tahapan penting untuk menjamin akurasi data pertanahan. Namun demikian, pelaksana PTSL sering menghadapi risiko hukum yang timbul akibat kesalahan pengukuran, interpretasi data, maupun sengketa yang muncul setelah proses koreksi dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif guna memberikan rasa aman bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL dalam melakukan koreksi data spasial di Kabupaten Mamuju, mengkaji dampak risiko hukum terhadap motivasi dan akurasi kerja pelaksana, serta menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kelancaran pelaksanaan program PTSL.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan campuran (mised methods), yaitu mengombinasikan analisis kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dan analisis kualitatif melalui wawancars, observasi, serta studi dokumen. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas dan teori perlindungan hukum yang didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan administrasi pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi pelaksana PTSL, di Kabupaten Marnuju telah berjalan cukup efektif, terutama melalui mekanisme perlindungan administratif, pembinaan institusional, serta pengaturan penyelesaian sengketa yang mengedepankan proses administratif sebehan peregakan hukum. Perlindungan hukum tersebut berkontribusi dalma meningkatkan rasa aman, motivasi kerja, dan keberanian pelaksana dalam melakukan koreksi data spasial secara profesional. Meskipun demikian, manch diternukan beberapa kendala berupa keterbatasan pemahaman hukum, potensi sengketa pertanahan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstarni. Selain itu, partisipasi masyarakat terbukti memiliki pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan PTSL karena keterlibatan masyarakat mempermudah proses verifikasi data fisik dan yuridis di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan koreksi data spasial dan pelaksanaan PTSL secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum, peningkatan kapasitas pelaksana, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan data pertanahan yang akurat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung keberhasilan program PTSL secara berkelanjutan.