Penerapan akuntabilitas das transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APKal) merupakan salah satu upaya untuk newindian tata kekala pemerintahan yang baik serta meningkatkan Lupercayaan mazyarakat terhadap pemerintah kalurahan Kalurahan Pucung. Kapanewon Csabo, Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan berbagai bentuk akualita den transparan melalui pelihatan masyarakat dalam musyawarah, penyampaian lpinen pertanggungjawahan, serta publikasi Informasi anggaran melalui berbagai media. Medipun demikian, dalen pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang berpotemi memengaruhi efektivitas penerapan akuntabilitas dan tremparansi serta tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan uk mengetahui dampak akuntabilitas dan trenparami APIKal unhadap kepercayaan masyarakat, kandala yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparamsi APBKal, serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalerahan Pucong untuk mengatasi kendala tersebut

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripel Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Lanh, Carik, Kaur Keuangan, Kena dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamaska, skush masyarakat, serta masyarakat Kalurahan Pucung Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik,

Hasil ponelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan wanpuran APBKal di Kalurahan Pecung memberikan dampak positif terhadap keywnazywan mayarakat Akuntabilitas dijakan melalui kuteriihutan maryarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan transparan dilakukan melalui muryawarah kalurahan, website, media sosial, balibo APIKal, dan papan informasi pembangunan. Penerapan kedua prinsip tersebut meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan Kepercayaan masyarakat serta mendukung pengelolaan aset kalurahun, khennya test kas desa. Namunt, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kumerhanasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan dan regulasi, serta keterbatasan anggaran Untuk mengatasinya, Pemerintah Kalurahan Pucung meningkatkan penyampaian informasi dan sosialisasi, memperkuat kondinasi dengan pihak terkait, melihatdan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, serta menerapkan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Kalurahan