Zona sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari abrasi, gelombang pasang, serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, perkembangan pariwisata di Pantai Senggigi mendorong meningkatnya pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi serta menganalisis upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan spasial. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis spasial dilakukan dengan teknik overlay antara Peta RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Baru Layar berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023 dengan peta penggunaan lahan eksisting yang kemudian divalidasi melalui sarvei lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang sesuai di zona sempadan pantai didominasi oleh kegiatan wisata pantai seluas 39.267.35 m² (88.22%) sedangkan pemanfaatan yang tidak sesuai terdiri atas hotel seluas 11.616,24 m² (11,48%) dan restoran seluas 308,18 m³ (0,30%). Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan masih beham optimal karena pelaksanaannya lebih banyak berfokus pada penerapan sanksi administratif, sementara instrumen lain seperti penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penyelesaian sengketa belum diterapkan secara maksimal. Kondisi tervebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya pengawasan, serta keberadaan bangunan yang telah berdiri sebelum berlakunya RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Batu Layar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi seluruh instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan mendukung keberlanjutan kawasan pesisir