Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan konstitusional, namun implementasinya dalam sistem administrasi pertanahan masih menghadapi berbagai kendala. Adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 membuka ruang bagi sertipikasi tanah ulayat sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme implementasi sertipikasi tanah ulayat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informan penelitian berjumlah empat orang yang dipilih secara purposive, terdiri atas pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Sekretaris Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), dan Ondoafi Masyarakat Hukum Adat Sawei Hnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalarn, observasi lapangan, dan studi dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertipikasi tanah ulayat dilaksanakan melalui sinergi antara hukum negara dan hukum adat, diawali dengan pengakuan masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah sebagai dasar penerbitan Hak Pengelolaan (HPL). Kendala yang dihadapi meliputi tumpang tindih kawasan hutan, keterbatasan data historis, kondisi geografis, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap sertipikasi tanah ulayat. Meskipun demikian, penerbitan HPL telah meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak ulayat, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertipikasi tanah ulayat efektif sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum, namun optimalisasi manfaatnya memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, penyelesaian konflik batas wilayah, serta program pemberdayaan ekonomi pascasertipikasi