Urbanisasi yang berlangsung cepat di Indonesia meningkatkan kepadatan penduduk di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas, sehingga memunculkan permukiman kumuh yang tidak terencana serta penurunan kualitas lingkungan. Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) hadir sebagai inovasi pengelolaan pertanahan untuk meningkatkan kepadatan bunian tanpa perluasan lahan secara horizontal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat yang terdampak menahami dan menerima program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program KTV di Rumah Barokah, Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-evaluatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan wawancara terbatas terhadap seluruh 9 Kepala Keluarga penghuni Rumah Barokah dengan teknik total sampling (semus). Persepsi masyarakat diukur melalui tiga dimensi, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, sedangkan evaluasi pelaksanaan program menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, Lesamaan pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Program KTV secara keseluruhan berada pada kategori positif dengan skor rata-rata 2,659, yang konsisten pada dimensi kognitif (2.644), afeksif (2,667), maupun konatif (2.667), Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan baik, yaitu efektif, cukup efisien, cukup memadal, merata, responsif, serta tepat sasaran dalam mengatasi keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian layak. Penelitian ini merekumendasikan percepatan penyusunan regulasi teknis mengenai peralihan dan pemanfaatan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) hasil KTV serta replikasi skema kolaborasi lintas sektor ini pada kawasan kumuh lain di Jakarta dengan tetap menerapkan prinsip tanpa penggusuran (no-displacement).