Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi publik instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan isu negatif di media sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menghadapi berbagai tantangan komunikasi, seperti keluhan layanan, dugaan maladministrasi, dan disinformasi mengenai program Sertipikat Tanah Elektronik. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang strategis yang berpotensi memengaruhi reputasi institusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Humas dalam mendeteksi isu negatif, mengkaji perencanaan konten dan pengemasan pesan digital, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan isu di media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi akun Instagram @kantahkotajakartaselatan, dan analisis dokumen internal. Informan dipilih secara purposive, meliputi Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Humas, dan admin media sosial. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan uji keabsahan melalui triangulasi dan member checking

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi isu dilakukan melalui penerapan pedoman STRAKOM ATR/BPN yang disesuaikan dengan konteks lokal, pemantauan harian media sosial, OCA, SP4N-LAPORI, serta kanal pengaduan formal. Perencanaan konten difokuskan pada edukasi layanan pertanahan dengan memanfaatkan lebih dari 100 aduan harian melalui OCA sebagai sumber ide konten Faktor pendukung meliputi kepercayaan antara pimpinan dan tim, dukungan anggaran serta infrastruktur, dan rekam jejak digital OCA serta SP4N-LAPOR, sedangkan hambatan utamanya adalah keterbatasan SDM, belum adanya SOP tertulis, dan stigma negatif terhadap institusi BPN. Penelitian ini merekomendasikan penyusaznan SOP pengelolaan isu dan penguatan koordinasi lintas unit, serta mendorong penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan mixed methods dengan melibatkan perspektif masyarakat