Meningkatkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jernber mendorong perkembangan wilayah dan peningkatan kebutuhan tanah, sehingga terjadi perubahan penggunaan tanah menjadi tanah terbangun di wilayah tersebut. Hal ini berakibat pada berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air dan meningkatkan limpasan permukaan, dan dapat memperparah risiko banjir.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pola sebaran perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Jember tahun 2015-2025; (2) menganalisis risiko banjir tahun 2015 dan 2025, (3) menganalisis hubungan perubahan penggunaan tanah dan laju pertumbuhan penduduk dengan risiko banjir: (4) mengetahui strategi perubahan penggunaan tanah.

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan sekuensial eksplanatori Pola sebaran perubahan penggunaan tanah dianalisis secara spasial melalui metode overlay penggunaan tanah 2015 dan 2025 serta menggunakan analisis Average Nearest Neighbor (ANN). Risiko banjir tahun 2015 dan 2025 diperoleh dari data klasifikasi risiko banjir (rendah, sedang, tinggi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember. Hubungan perubahan penggunaan tanah dan laju pertumbuhan penduduk dengan risiko banjir dianalisis secara parsial menggunakan uji statistik Fisker-Freeman-Halton Exact Test. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kebijakan untuk mengetahui strategi pengendalian perubahan penggunaan tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan tanah menjadi tanah terbangun berupa permukiman di Kabupaten Jember pada tahun 2015-2025, yaitu badan air mengalami penurunan sekitar 67,235 hektare, hutan 20,875 hektare, perkebunan 1.705,56 hektare, pertanian 2.502.982 hektare, tegalan/ladang 1.393 hektare sedangkan penggunaan tanah permukiman meningkat sebanyak 5.689,661 hektare. Perubahan penggunaan tanah tersebut berpola mengelompok di wilayah dengan persentase perubahan penggunaan tanah tertinggi yaitu Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari yang merupakan pusat perkotaan. Risiko banjir pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan uji statistik, terdapat signifikansi hubungan antara perubahan penggunaan tanah dengan risiko banjir sebesar 0,022, serta antara laju pertumbuhan penduduk dengan risiko banjir sebesar 0,019. Strategi pengendalian yang dapat dilakukan meliputi penguatan PTP, penertiban dan pengawasan PKKPR, penguatan koordinasi antarinstansi, penerapan pengendalian sesuai karakteristik masing-masing wilayah serta integrasi risiko bencana banjir dalarn Rencana Tata Ruang (RTR)