Sertipikasi aset tanah pemerintah daerah merupakan upaya pengamanan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa, penguasaan oleh pihak lain, serta kehilangan aset daerah. Namun, masih banyak aset tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang belum bersertipikat sehingga diperlukan percepatan sertipikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan analisis kolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan sertipikasi aset dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi Mitra ATR/BPN dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang didukung kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan BPKAD. Kolaborasi telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh adanya pembagian peran, koordinasi, dan komitmen bersama dalam mencapai target sertipikasi. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran operasional, ketidaklengkapan dokumen persyaratan, miskomunikasi antarinstansi, serta keterbatasan sarana pendukung. Upaya yang dilakukan meliputi dukungan pembiayaan, peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui rapat rutin dan melalui daring menggunakan grup whatsapp, serta optimalisasi sarana pencetakan sertipikat yaitu printer.