Refresa agraria tidak hanya berorientasi pada penataan aset (asset reform) tetapi juga pada penataan akses (access reform) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Salah satu bentuk penataan akses dilakukan welahun pendampingan usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui pendampingan usaha pada UMKM kerajinan sabut kelapa di Kaherahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, (2) menganalisis capaian perdampingan usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar dan kesiapan akses pemodalan, serta (3) mengidentifikasi kendala pelaksanaan pendampingan usaha dan kebutuhan tindak lanjut dalam mewujudkan kemandirian UMKM

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentası, dan stali pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses reforma agraria telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mehbotkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kalurahan Serdangsari, instama terkait, sektor swasta dan pelaku UMKM. Bentuk pendampungan meliputi pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, legalitas usaha, inovasi produk serta pemberian bantuan sarana produksi melalua program Corporate Social Responsibility (CSR). Program pendampingan memberikan dampak peutif terhadap peningkatan kapasitas usaha, keterampilan, efisiensi produksi dan kesapan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayuan. Meskipun demikian akses pasar masah didominasi pemasaran lokal dan pemanfaatan pemasaran digital belum optimal. Selain itu keterbatasan modal usaha, bahan baku, tenaga kerja, dan jejaring pemasaran mash mojahi kendala dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu diperlukan pendampingan yang berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan sektor swasta untuk memperkuat akses pasar, akses perinodalan dan kemandirian UMKM secara berkelanjutan.