Penelitian ini mengkaji status penguasaan dan penggunaan tanah serta kewenangan hukum dan tanggung jawab administratif yang timbul akibat tumpang tindih pencatatan aset tanah pemerintah di Kawasan Pelabuhan Bungkutoku, Kendari Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih pencatatan aset disebabkan oleh adanya dua dasar perolehan yang sah, yaitu tanah hasil pengadaan Pemerintah Kota Kendari yang dicatat sebagai Barang Milik Daerah dan tanah hasil reklamasi Kementerian Perhubungan yang dicatat sebagai Barang Milik Negara. Meskipun pengelolaan operasional kawasan pelabuhan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, ketidaksesuaian antars pencatatan awal dan kondisi faktual hasil inventarisasi menimbulkan dualisme pencatatan. Penyelesaiannya memerlukan koordinasi antarinstansi melalui inventarisasi bersama, harmonisasi data, koreksi pencatatan aset, serta pemisahan pencatatan sesuai dasar perolehan masing-masing. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi data dan kerja sama kelembagaan guna mewujudk kepastian hukum serta tertib administrasi pengelolaan aset tanah pemerintah