Permasalahan dislokasi bidang tanah pada sertipikat merupakan bentuk Actidaksesuaian antara letak, batas, haas, dan objek tanah yang tercantum dalam dokumen pertanahan dengan kondisi penguasaan tanah sebenarnya di lapangan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya dislokasi bidang tanah pada sertipikat hasil proyek pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di Desa Sudimara, Kecamatan Tahanan, Kabupaten Tabanan, serta menganalisis strategi penyelesaiannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tanggal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan stadi dokumentasi terhadap dokumen pertanahan. Informan penelitian meliputi pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Pemerintah Desa Sudimara, pemegang hak, dan pihak-pihak yang mengetahui riwayat penguasaan tanah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

Rasil penelitian menunjukkan bahwa dislokasi bidang tanah terjadi akibat kesalahan manusia, keterbatasan alat dan metode pengukuran, kurangnya keterlibatan pemilik tanah dan pihak yang berbatasan, tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi, serta tidak optimalnya sosialisasi dan pengumuman hasil pendaftaran tanah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pertukaran posisi bidang, pergeseran batas, perbedaan luas dan bentuk, serta ketidaksesuaian antara pemegang hak dan objek tanah. Strategi penyelesaian dilakukan secara kolektif melalui inventarisasi dan verifikasi dokumen, pengukuran ulang, penataan batas, kesepakatan para pihak, penyusunan berita acara, serta perbaikan peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme pemeliharaan data dan, apabila diperlukan, mekanisme penanganan kasus pertanahan. Pendekatan kolektif dinilai paling sesuai karena bidang-bidang yang mengalami dislokasi saling berkaitan dan tidak dapat diperbaiki secara individual.