Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana program dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya, serta strategi yang digunakan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan. Kerangka evaluasi yang digunakan mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan PTSL. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi program dari aspek administratif, teknis, dan sosial dalarn konteks pelayanan pendaftaran tanah di wilayah pedesaan yang memiliki tantangan geografis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PTSL. di Kabupaten Rote Ndao secara umum telah memberikan kontribusi dalam mempercepat sertifikasi tanah dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Program ini juga memberikan manfaat penting bagi masyarakat karena membantu mempermudah akses terhadap layanan pendaftaran tanah dan mendukung tertib administrasi pertanahan. Namun demikian, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum merata, kelengkapan dokumen tanah yang belum memadai, hambatan geografis, kondisi cuaca, serta belum terselesaikannya kesepakatan tanah keluarga maupun adat. Kendala-kendala tersebut memengaruhi pencapaian target program dan menurunkan tingkat efektivitas pelaksanaan pada beberapa wilayah. Meski demikian, program ini tetap menunjukkan hasil positif dalam memperluas cakupan pendaftaran tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah.
Berdasarkan hasil evaluasi, program PTSL di Kabupaten Rote Ndao dapat dinilai bermanfaat, tetapi belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kesiapan administrasi. tetapi juga pada kerja sama masyarakat, sosialisasi yang efektif, dan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Penguatan koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja program. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih baik, peningkatan verifikasi data, serta sosialisasi yang lebih inklusif diperlukan agar PTSL dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif dan merata di wilayah terpencil.