Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum sering menimbulkan sengketa, khususnya mengenai besaran nilai ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab timbulnya sengketa nilai ganti rugi, mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (SIBANCEH) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Blang Bintang, Kuta Baro, dan Indrapuri. Informan dipilih secara purposif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah, meliputi pejabat Badan Pertanahan Nasional, penilai pertanahan, aparatur gampong, tokoh masyarakat, pemilik tanah terdampak, serta masyarakat yang penyelesaian ganti ruginya dilakukan melalui konsinyasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa nilai ganti rugi disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensional. Faktor utamanya adalah ketidaksesuaian antara nilai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik dengan nilai yang dianggap layak oleh masyarakat. Faktor lainnya meliputi hilangnya fungsi produktif dan manfaat ekonomi tanah, keterbatasan informasi mengenai dasar penilaian, perbedaan nilai antarbidang yang berdekatan, serta perbedaan pemahaman mengenai fungsi musyawarah. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, negosiasi atau pendekatan persuasif, pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan konsinyasi. Dari 1.322 bidang tanah terdampak, sebanyak 1.289 bidang telah diselesaikan melalui penyerahan hasil, sedangkan 33 bidang diselesaikan melalui konsinyasi. Mekanisme tersebut relatif efektif dalam memberikan kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan prosedural dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan dasar penilaian, penguatan musyawarah yang partisipatif, pemulihan mata pencaharian masyarakat, serta penempatan konsinyasi sebagai mekanisme terakhir.