Konflik penguasaan tanah aset desa antara Pemerintah Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. muncul akibat penerbitan sembilan Sertipikat Hak Pakai atas Jalan Brumbung melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2023, yang diklaim perusahaan berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan perkembangan konflik. faktor-faktor penyebabnya, serta upaya dan alternatif penyelesaian sengketa.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, melalui wawancara mendalam dengan pernerintah desa, perusahaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan konflik berkembang sesuai tahapan Simon Fisher, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik, yang dipicu oleh konflik data, konflik kepentingan, konflik nilai, dan tumpang tindih penggunaan tanah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/TUN/2025 menguatkan keberlakuan sertipikat karena gugatan perusahaan dinyatakan tidak dapat diterima, namun belum menyelesaikan pokok sengketa penguasaan fisik tanah.

Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian pascaputusan perlu diarahkan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution dengan skema Kerja Sarna Pemanfaatan agar legalitas aset desa dan kepentingan operasional perusahaan terwujud secara seimbang.