Program Provincial Irrigated Agriculture Development Project (PLADP) di Kabupaten Pinrang menyisakan permasalahan berupa ketidaksesuaian data fisik dan yuridis yang menyebabkan banyak bidang tanah hasil proyek tahun 1997 tersebut belum terpetakan secara valid di sistem digital (Geo-KKP). Desa Padarlo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan kompleksitas masalah tersebut, di mana terdapat sertipikat berstatus Klaster 4 (K4) atau "bidang melayang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data hasil program PIADP berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi penyelesaian pemetaan yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen arsip warkah masa lalu, audit data spasial pada aplikasi Geo-KKP, serta wawancara mendalam dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara persentase sudah memenuhi kriteria "Desa Lengkap", masih tersisa 77 bidang tanah (3,32%) yang berstatus K4. Masalah utama dari bidang tanah tersebut bukanlah sengketa kepemilikan, melainkan adanya selisih antara luas tekstual pada dokumen lama dengan luas grafikal dari perhitungan sistem satelit digital. Faktor penyebab dari masalah ini meliputi faktor teknis berupa penggunaan koordinat lokal di masa lalu dan pergeseran fisik pematang sawah, faktor administratif akibat sistem kearsipan masa lalu yang buruk sehingga warkah hilang atau rusak, faktor sumber daya manusia terkait pembatasan akses sistem KKP bagi petugas teknis, serta faktor yuridis, Untuk mengatasi persoalan tersebut, dirumuskan tiga pilar strategi penyelesaian yang integratif, yaitu pilar teknis melalui plotting ulang via layanan Pra-Sertipikat Elektronik (Prasertel) dan Penetapan Batas, pilar administratif dengan pemerataon akses akun KKP dan penyederhanaan layanan bagi masyarakat, serta pilar kelembagaan melalui kolaborasi aktif dengan Pemerintah Desa dan pengurus P3A sebagai penjaga memori batas lahan.