Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah. Pelaksanaan pengadaan tanah melalui pemberian ganti rugi diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, dalam praktiknya masih muncul berbagai respons masyarakat terhadap proses maupun hasil pemberian ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk respons masyarakat penerima ganti rugi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi respons tersebut, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah di Kelurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling yang meliputi masyarakat penerima ganti rugi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, perangkat Kalurahan Amharketawang, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik redaksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terdiri atas respons positif, respons negatif, dan respons ambivalen, sedangkan respons netral tidak ditemukan. Respons tersebut dipengaruhi oleh tramparansi informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, proporsionalitas nilai ganti rugi, serta aspek legalitas dan kapasitas kelembagaan, dengan proporsionalitas nilai ganti rugi sebagai faktor yang paling dominan Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pembayaran ganti rugi, lemahnya komunikasi dan responsivitas petugas, rotasi pegawai selama proses berlangsung, keterlambatan penanganan sanggahan, serta kesalahan pendataan awal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan komunikasi, perceputan penyelesaian administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan agar pelaksanaan pengadaan tanah berlangsung secara adil, partisipatif, dan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat.