Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, dihuni masyarakat Suku Bajo yang karena keterbatasan lahan darat memperluas permukiman melalui reklamasi swadaya (tradisional) dengan menimbun laut menggunakan batu karang mati. Di atas lahan tersebut, negara melalui ATR/BPN telah menerbitkan hak atas tanah. Termasuk Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal kewenangan ruang laut 0-12 mil berada pada pemerintah provinsi dan penimbunan dilakukan tanpa izin reklamasi formal. Penelitian ini menganalisis kesesuaian pemberian hak atas tanah hasil reklamasi tradisional tersebut dengan peraturan pertanahan dan tata ruang wilayah pesisir yang berlaku. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif (yuridis empiris) melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi, dan analisis peraturan. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan tanah berkembang dari aturan adat tidak tertulis, surat keterangan desa (dikenal sebagai Segel), hingga sertifikasi PTSL dengan lahan reklamasi yang telah padat diakui sebagai objek hak atas tanah. Namun, pemberian hak tersebut baru sesuai sebagian. Tepat untuk bidang daratan lama yang dihuni Suku Bajo secara turun-temurun, tetapi belum sesuai untuk bidang pada sempadan pantai atau kawasan lindung yang semestinya berupa hak berjangka waktu (Hak Pakai), bukan Hak Milik. Karena ketiadaan koordinasi lintas sektor sebelum sertifikat diterbitkan. Arah penyelesaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi masyarakat Suku Bajo.