Penelitian ini mengkaji reuksi netizen di media sosial terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Lahan, Hak Atas Tanah, Unit Apartemen, dan Pendaftaran Tanah. Pertanahan memiliki makna multifungsi dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu, reformasi kebijakan pertanahan merupakan isu krusial yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang penerimaan hukum di ruang digital. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi netizen, menganalisis kekhawatiran dominan yang diungkapkan, dan memetakan pola sentimen di seluruh demografi dan platform. Tujuan utamanya adalah memahami dinamika opini publik di era digital dan menangkap hukum yang berlaku di ranah daring Indonesia. Penelitian deskriptif-analitis kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data menggabungkan observasi non-peserta dan dokumentasi digital di Instagram. Twitter/X, dan TikTok. Pengambilan sampel yang bertujuan memprioritaskan komentar

berkualitas tinggi yang relevan dengan regulasi. Analisis mengikuti model interaktif Miles. Huberman, dan Saldaň Hasilnya mengungkapkan sentimen negatif yang dominan terkait keamanan sertifikat elektronik, pembatasan dokumentasi kepemilikan warisan, dan masalah perpanjangan hak atas tanah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang ekspresi publik yang signifikan, berpotensi mempengaruhi pembentukan opini publik dan pengembangan kebijakan pemerintah terkait reforma agraria.