Transformasi digital dalam pelayanan pertanahan diwujudkan melalui perubahan sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan dokumen, dan kemudahan akses terhadap data pertanahan. Namun, penerapannya masih menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat, terutama berkaitan dengan keamanan data, keabsahan dokumen, prosedur alih media, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Deli Serdang terhadap perubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik, mengidentifikasi kendala yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan alih media dan implementasi sertipikat elektronik, serta merumuskan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan masyarakat pemegang hak, perangkat desa, serta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengumpulan, reduksi, pengelompokan, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima perubahan menuju sertipikat elektronik, tetapi penerimaan tersebut masih disertai keraguan mengenai bentuk sertipikat yang hanya satu lembar, penggunaan kode QR, keamanan dan ketersediaan data, biaya, waktu, serta prosedur alih media. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mencakup aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, tetapi masih lebih banyak didasarkan pada kepercayaan terhadap institusi daripada pemahaman terhadap mekanisme keamanan sistem. Pelaksanaan alih media
Juga menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian data lama, arsip yang sulit ditemukan, data finik dan yuridis yang belum valid, gangguan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, keterbatasan sumber daya, ketelitian pelaksana, serta koordinasi antarunit. Kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi berkelanjutan, penyampaian Informasi yang jelas, pendampingan penggunaan layanan elektronik, pembenahan arsip dan Validasi data, peningkatan keamanan sistem, penguatan kompetensi dan Integritas petugas, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses.