Pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.L.) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memerlukan pengadaan tanah di 12 desa/kelurahan pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Giriwoyo dan Kecamatan Baturetno. Akan tetapi, dalarn penelitian ini hanya berfokus pada Kecamatan Giriwoyo saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian waktu tahap pelaksanaan pengadaan tanah antara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dengan realisasi di lapangan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pengadaan tanah, serta merumuskan solusi yang telah diterapkan maupun yang dapat diusulkan kepada tim pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap tim pelaksana pengadaan tanah (Satgas A, Satgas B. dan Koordinator Substansi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), kepala desa/lurah wilayah terdampak, serta studi dokumen perencanaan dan berita acara pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah mengalami ketidaksesuaian waktu yang signifikan dibandingkan dengan jadwal dalam DPPT DPPT menargetkan seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan tanah selesai dalam waktu sekitar delapan bulan (Oktober 2022-Mei 2023), namun hingga April 2026 pelaksanaan masih berjalan dengan deviasi waktu antar tahap berkisar 5 hingga 31 bulan dari jadwal yang direncanakan. Faktor pendorong pelaksanaan pengadaan tanah meliputi lokasi pengadaan tanah yang berada dalam satu kawasan, kepentingan publik, kebijakan pemerintah, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, serta kejelasan data pertanahan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi dinamika inventarisasi fisik dan yuridis akibat tumpang tindih dengan aset historis bekas jalur lori di Desa Selomarto, kompleksitas birokrasi pelepasan Tanah Kas Desa, hambatan administratif-yuridis pada objek hak perorangan (peralihan hak di bawah tangan, ahli waris, dan hak tanggungan bank), serta konflik penilaian nilai ganti kerugian. Guna mengatasi hambatan tersebut, tim pelaksana telah menerapkan sejumlah solusi, seperti penggeseran jalur teknis irigasi, penyusunan surat pernyataan perjanjian antarpemilik tanah, penerbitan Surat Keterangan Waris, fasilitasi perjanjian tripartit dengan bank, dan penilaian ulang. Peneliti turut mengusulkan solusi tambahan berupa deteksi tumpang tindih lahan sejak tahap perencanaan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), penguatan koordinasi lintas instansi, penyusunan pedoman kompensasi administratif, serta pelaksanaan survei penilaian lebih dari satu kali disertai kanal keberatan yang transparan.