Bencana banjir yang melanda wilayah Denpasar Bashing pada September 2025 diduga tidak hanya dipengaruhi oleh corah hujan ekstrem, tetapi juga oleh perubahan penggunaan lahan dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan hulu. DAS Tukad Badung yang berfungsi sebagai toan resapan air Tekanan pembangunan sektor pariwisata telah mendorong konversi lahan pertanian dan vegetasi menjadi kawasan terbangun yang berpotensi menurunkan kapasitas infiltrasi dan meningkatkan limpasan permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisia ketidaksesuaian penggunaan lahan aktual terhadap RTRW Kabupaten Badung di kawasan bulu DAS Tukad Radang serta menganalisis pola seboran ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kaitannya dengan potemi peningkatan risiko banjir di wilayah hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tata ruang berbasis mitigasi berca serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Penelitian ini menggunakan metode campornn (mired method) dengan strategi sequential explanatory design. Tahap pertama dilakukan melalui pendekatan kuantitatif menggunakan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan teknik overlay antara peta RTRW Kabupaten Badung dan peta penggunaan lahan hasil klasifikasi citra Sentinel -2 untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang Selanjutnya, pendekatan Aushitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentazi, dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan hulu DAS Tukad Badung Data dianalnis menggunakan teknik overlay spasial pada ArcGIS dan analisis deskriptif kualitatil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan aktual di bulu DAS Tukad Badung seluas 6.629,52 hektare masih didominasi oleh kelas yang semai dengan arahan RTRW/RDTR. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 918.85 hektare atau sebesar 13,86% dari total wilayah kajian Ketidaksesuaian tersebut tidak tersebar secara mesta, melainkan terkonsentrasi pada zona Tanaman Pangan, Perumahan Kepadatan Rendah, Perumahan Kepadatan Sedang, Perkebunan, dan Perumahan Kepadatan Tinggi.

Secara substantif, prionistas pengendalian perlu diarahkan pada keberadaan lahan tetbangun di zona pertanian dan perkebunan karena berpotensi menurunkan fungsi resapan kawasan hulu DAS dan meningkatkan kerentanan banjir di wilayah hilir. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang. kanan daya dukung lingkungan, serta penerapan strategi mitigasi banjir berbasis tata ruang yang berkelanjutan