Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pengadaan tanah desa berstatus Isk Anarskih yang terdampak pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Геправыя Pantai Kawasan Yogyakarta International Airport (VIA), dengan fokus pada Kalurahan Palikan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Isu ini penting karena tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum pengadaan tanah nasional dan hukum keistimewaan pertanahan Kasultanan serta Kadipaten, Penelitian menggunakan metode kualitatif doskriptif melalui wawancara semisterstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kepada Kanker Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, BBWS Serayu Opak, Pemerintah Kalurahan Palihan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Hasilpenelitian menunjukkan bahwa tahapan umum pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berjalan relatif lancar pada tanah hak milik masyarakat, tetapi bidang tanah Hak Anggaduh memerlukan jalur tambahan berdasarkan bukan keistimewaan, yaitu konsultasi kepada Kadipaten Pakualaman, pengembalian Hak Anggaduh, serta penerbitan palilah dan kekancingan. Terbitnya Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 mengubah bentuk kompensasi dari tanah pengganti menjadi mekanisme sewa, sehingga menimbulkan ketidakpastian yuridis dan administratif Penelitian menemukan konflik norma, ketidakjelasan kedudukan Pemerintah Kahurahan sebagai pihak yang berhak, problem konseptual pengadaan tanah tanpa pelepasan hak, dan lemahnya perlindungan manfaat ekonomi Kalurahan. Model dua jalur diajukan sebagai model yang dapat digunakan, dengan syarat terbitnya kekancingan definitif, adanya kompensasi tertulis bagi kalurahan, dan harmonisasi regulasi sebelum penyerahan hasil pengadaan tanah.