Pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY Kasus bermula dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2672 di Desa Sumberarum, Bojonegoro, yang mengalami cacat administrasi berupa perubahan batas tanah dari milik pribadi menjadi jalan usaha tani (JUT). Putusan PTUN menyatakan sertipikat tersebut batal dan mewajibkan Kantor Pertanahan Bojonegoro untuk membatalkannya. Namun, eksekusi administratif tidak segera dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial horizontal. Penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris ini menemukan balıwa hambatan utama berasal dari dilema antara kepatuhan hukum dengan keberadaan infrastruktur publik. Dampak yang muncul meliputi status tanah yang menggantung, pengucilan sosial terhadap pemegang hak, serta terganggunya stabilitas masyarakat desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme eksekusi PTUN, koordinasi lintas instansi, serta penerapan asas kepastian hukum yang seimbang dengan fungsi sosial tanah.