Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia diwujudkan melalui penerapan Sertipikat Tanah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun implementasinya telah dilaksanakan di berbagai kantor pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kota Makassar, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sosialisasi, gangguan teknis sistem, serta keraguan masyarakat terhadap keamanan data elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan kemanfaatan penerapan Sertipikat Tanah Elektronik belum sepenuhnya diketahui berdasarkan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar, mengidentifikasi kendala beserta upaya penyelesaiannya, serta menganalisis pernenuhan asas kemanfaatan berdasarkan persepsi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitataif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar dan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat Tanah Elektronik telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hingga tahun 2026 telah diterbitkan 32.514 Sertipikat Tanah Elektronik. Masyarakat merasakan manfaat berupa pelayanan yang lebih cepat, peningkatan keamanan data, dan kemudahan memperoleh informasi pertanahan. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sosialisasi, gangguan teknis dan jaringan, serta keraguan terhadap keamanan data. Berdasarkan persepsi masyarakat, implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada dasarnya telah memenuhi asas kemanfaatan, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyempurnaan sistem agar manfaatnya dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.