Pelayanan Sertipikat Elektronik merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang diterapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pelayanan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan survei kepada masyarakat pengguna layanan serta pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan Sertipikat Elektronik secara umum berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pertarnahan. Masyarakat menilai pelayanan ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan dokumen, mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi, serta mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan sertipikat. Namun demikian, penerapan Sertipikat Elektronik juga memberikan pengaruh negatif bagi sebagian masyarakat, terutama yang merniliki tingkat literasi digital rendah, belum memahami mekanisme pelayanan elektronik, serta masih meragukan keamanan dokumen digital. Selain itu, implementasi pelayanan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurang optimalnya sosialisasi, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Makassar melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendampingan dalam penggunaan layanan elektronik, memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kompetensi pegawai, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat sistem keamanan data elektronik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.