Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dilaksanakan sebagai upaya penataan bidang tanah pertanian serta penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Lokasi kegiatan berada di wilayah Rabantala yang masih dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian. Kegiatan KT telah menghasilkan penataan bidang tanah dan penerbitan sertipikat, namun pembangunan infrastruktur pasca-KT berupa jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena masyarakat telah memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan, tetapi manfaat fisik dari kegiatan KT belum dirasakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan infrastruktur pasca Konsolidasi Tanah Pertanian dan dampak sosial akibat keterlambatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Kantor Pertanahan, pemerintah daerah atau instansi teknis terkait. pemerintah kelurahan, serta masyarakat peserta Konsolidasi Tanah. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, peta desain, berita acara rencana aksi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KT Pertanian di Kelurahan Matakando. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur pasca Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, belum jelasnya pembagian tanggung jawab pembangunan, keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas pembangunan, serta kendala teknis di lapangan, Keterlambatan tersebut berdampak pada masyarakat peserta KT. terutama karena akses menuju lahan pertanian belum memadai, pengaturan air melalui saluran irigasi belum optimal, batas fisik bidang sawah belum sepenuhnya tertata, dan manfaat KT belum dirasakan secara langsung. Kondisi ini juga menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap tindak lanjut program KT Dengan demikian, keberhasilan KT tidak hanya ditentukan oleh selesainya penataan bidang tanah dan penerbitan sertipikat, tetapi juga oleh terealisasinya pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi, kejelasan penanggung jawab pembangunan, penetapan jadwal tindak lanjut, serta komitmen anggaran agar pembangunan infrastruktur pasca-KT dapat segera diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.