Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mengurangi dampak banjir rob yang selama ini terjadi di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pengadaan tanah yang disertai dengan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun, proses pemberian ganti kerugian di wilayah pesisir tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti adanya bidang tanah yang terincikasi tanah musnah akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengadaan tanah menjadi lebih kompleks dan berpotensi menghambat penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian ganti kerugian seria kendala yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan pengadaan tanah yang berlaku. Sebanyak 88% bidang tanah telah menerima ganti kerugian, sedangkan 12% bidang lainnya belum terbayarkan. Kendala yang menghadapi meliputi adanya tanah terindikasi musnah akibat abrasi, rob dan penurunan muka tanah, sengketa kepemilikan, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta bidang tanah yang masih dalam proses konsinyasi. Upaya penyelesaiaannya dilakukan melalui penelitian tanah musnah, verifikasi data, koordinasi antarinstansi, dan penyelesaiaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.