Tanah sebagai ruang dibutuhkan manusia untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, namun ketersedian tanah sebagai ruang cenderung tetap dan relatif terbatas yang menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah dan peningkatan nilai tanah, terutama di daerah strategis seperti Kapanewon Ganping. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesibilitas perolehan tanah di Kapanewon Gamping. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai indikator keterjangkauan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja tahun 2026. Penelitian ini membandingkan dua kelompok pekerja, yaitu pekerja swasta yang diwakilkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY sebesar Rp2.417.495 per bulan dan Pegawai Negeri Sipil (IPNS) dengan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif yang menganalisis 373 data transaksi jual beli tanah tahun 2026 periode Januari hingga Mei 2026, Zona Nilai Tanah (ZNT), simulasi cicilan KPR (bunga 8,29%, uang muka 1%, tenor 10-15 tahun), serta alternatif lain sebagai perbandingan dengan skema kredit konsumtif dan pembelian tunai. Aksesibilitas diukur dengan batas cicilan maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Tenik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan nilai tanah per m' berkisar Rp325.000 hingga Rp7.000.000 dengan rata-rata Rp1.478.350, sedangkan nilai tanah beserta bangunan per m³ berkisar Rp679.140 hingga Rp11.284.817 dengan rata-rata Rp2.937.757. Masyarakat berpenghasilan UMP hanya mampu mengakses tanah kategori nilai terendah baik untuk tanah maupun tanah beserta bangunan. Sementara PNS mampu mengakses hingga nilai rata-rata tergantung golongan dan masa kerja golongan (MKG), namun tanah dan tanah beserta bangunan dengan nilai tertinggi tidak dapat diakses oleh kedua kelompok. Alternatif lain seperti skema kredit non-KPR memiliki cicilan lebih tinggi dan tenor lebih pendek, sedangkan pembelian tunai hanya realistis untuk segmen nilai terendah.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan aksesibilitas yang nyata antara tingkat penghasilan kelompok pekerja dan nilai tanah dalam menjangkau kepemilikan tanah di Kapanewon Gamping. Dimana hanya tanah dan tanah beserta bangunan dengan nilai terendah yang dapat diakses perolehannya oleh kedua kelompok pekerja.