Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan di kawasan sempadan pantai Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukurn atas penguasaan tanah masyarakat nelayan yang telah lama bermukim di kawasan pesisir Namun demikian, kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang pemanfaatannya dibatasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai serta mengkaji pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan di Desa Kubu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah berpedoman pada peraturan di bidang pertanahan, penataan ruang. dan pengelolaan wilayah pesisir. Pelaksanaan program diawali dengan penetapan calon penerima dan calon lokasi, dilanjutkan dengan pengumpulan data fisik dan yuridis, pemeriksaan serta penetapan hak, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Bidang tanah yang berada di kawasan sempadan pantai diberikan Bidang tanah yang berada di kawasan sempadan pantai diberikan Hak Pakai, sedangkan bidang tanah di luar kawasan sempadan pantai diberikan Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat nelayan sekaligus tetap menjaga fungsi lindung kawasan pesisir melalui penerapan prinsip penataan ruang dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan melalui penerapan ketentuan pendaftaran tanah dan penataan ruang secara konsisten guna memperkuat kepastian hukum serta menjaga fungsi lindung kawasan pesisir dan penguatan koordinasi antar instansi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.