Peristiwa kebakaran yang melanda Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada 14 Juli 2023 mengakibatkan kerusakan besar pada arsip fisik dan warkah yuridis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga mengancam kepastian hukuen hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil Kantor Pertanahan Kabupanen Brebes dalam memulihkan data fisik dan data yuridis PTSL pascabencana, menganalisis implementasi kebijakan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan informan yang disennukkan secara purposive sampling dari pihak-pihak yang terlihat langsung dalam tim pemulihan bencana dan Panitia Ajodikasi PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dijalankan melalui tiga langkah utama, yaitu inventarisasi data dan penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2010, pemusnahan arsip yang mengalami kerusakan di atas 60% sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015, serta pemberian kebijakan relaksasi berupa pembebasan biaya PNBP bagi masyarakat terdampak Implementasinya mengandalkan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sebagai cadangan data sementara dan berhasil memulihkan 1.017 bidang berkas PISL Intas tahun 2018-2023. Meskipun demikian, proses pemulihan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum masyarakat yang menganggap peristiwa ini sebagai bentuk maladministrasi institusi, serta lambutnya proses perizinan pemusnahan arsip dari ANRI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut menegaskan pentingnya pervepatan transformasi digital, khususnya optimalisasi Sertipikat Elektronik, sebagai langkah mitigasi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada arsip fisik