Kawasan Zona Lindungan Setempat (ZLS) Pantai Jempol memiliki fungsi penting sebagai pelindung wilayah pesisir dari abrasi, banjir rob, gelombang ekstrem, dan ancaman tsunami. Namun, kondisi aktual menunjukkan adanya pemanfaatan ruang untuk jalan lokal, tempat tinggal, warung, kios, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan spasial. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta telaah dokumen RDTR. Analisis spasial dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis melalui teknik overlay antara peta pemanfaatan ruang aktual dan peta zonasi RDTR. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghubungkan kondisi spasial dengan aspek sosial, ekonomi, perilaku masyarakat, dan kelembagaan yang memengaruhi pemanfaatan ruang di Pantai Jempol.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 35%, sedangkan ketidaksesuaian mencapai 65%. Pemanfaatan yang sesuai meliputi sempadan pantai dan jalan lokal, sementara ketidaksesuaian terutama ditemukan pada sebagian warung atau kios yang beririsan dengan ZLS. Ketidaksesuaian dipengaruhi secara simultan oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, rendahnya pernahaman terhadap hatas zonasi, kebiasaan pemanfaatan ruang sebelum penetapan RDTR, serta belum optimalnya sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi RDTR, pemasangan penanda batas zona, pendataan bangunan dan usaha, penataan lokasi kegiatan ekonomi, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar pengendalian pemanfaatan ruang berlangsung lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi lindung kawasan sekaligus mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat secara proporsional dan tertib.