Pelayanan pertanahan merupakan salah satu bentuk pelayanan poblik yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Kualitas pelayanan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas pelayanan adalah kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Variabel kepuasan kerja diukur menggunakan indikator Job Descriptive Index (JDI) yang meliputi pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, dan rekan kerja, sedangkan kualitas pelayanan diukur menggunakan dimensi SERVQUAL, yang terdiri atas tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Likert 1-5, kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kuantitatif dan regresi logistik ordinal. Penggunaan regresi logistik ordinal dilakukan karena variabel dependen dalam penelitian memiliki kategori ordinal sehingga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai dan kualitas pelayanan pertanahan berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil analinis regresi logistik ordinal, model penelitian dinyatakan layak digunakan dan menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kerja pegawai, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena Itu, peningkatan kepuasan kerja pegawai perlu menjadi perhatian Instansi sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan