Arsip vital pertanahan memiliki fungsi penting dalam mendukung administrasi pertarsahan dan penyediaan bukti administratif ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) menghadapi perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pengelolaan arsip vital berdasarkan aspek tata kelola, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaannya, dan menganalisis implikasinya terhadap kesiapan serta ketersediaan alat bukti administratif. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif yang didukung analisis deskriptif terhadap data sekunder kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan, observasi terbatas di Biro Umum Kementerian ATR/BPN dan Kamor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan monitoring dan evaluasi, data arsiparis, dan data perkara pertanahan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2026 telah memberikan landasan bagi pengelolaan arsip fisik dan elektronik sepanjang siklus hidup arsip. Pada 86 satuan kerja yang menjadi objek pendampingan, terjadi peningkatan capaian indikator setelah pendampingan, antara lain daftar arsip dari 7,0% menjadi 96.5%, penataan arsip dari 53.5% menjadi 100%, alih media mencapai 82,6%, kompetensi pengelola mencapai 97.7%, dan implementasi SRIKANDI meningkat dari 32,6% menjadi $1,4% Meskipun demikian, pengelolaan arsip vital belun sepenuhnya optimal. Dari 570 satuan kerja, hanya 132 satuan kerja yang memiliki arsiparis, sedangkan 438 satuan kerja belum memiliki arsiparis. Selain ina, sarana preservasi preventif masih terbatas dan kapasitas teknis aparatur belum merata. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan temu kembali, ketidaklengkapan ketidakkonsistenan, dan kesulitan menelusuri riwayat arsip sehingga dapat mernbatasi kesiapan ATR/BPN dalam menyediakan bukti administratif Penelitian ini belum menguji secara kausal pengaruh pengelolaan arsip terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, implikasi yang ditemukan dipahami sebagai potensi risiko terhadap kesiapan pembuktian, bukan sebagai penentu langsung hasil perkara