Pelaksanaan peralihan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik khusus karena masih berpedoman pada Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/1/A/1975 yang mewajibkan mekanisme pelepasan hak atas tanah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada tindakan administratif Kantor Pertanahan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam proses peralihan hak atas tanah bagi WNI non-pribumi, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk, serta mengetahui dampaknya terhadap pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tetap menerapkan mekanisme pelepasan hak bagi WNI non-pribumi sesuai kebijakan pertanahan yang berlaku di DIY. Pengadilan menyatakan bahwa sengketa yang diajukan berkaitan dengan tindakan administratif pejabat pemerintahan sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan pertanahan yang berlaku dan putusan pengadilan memberikan kepastian mengenai kewenangan penyelesaian sengketa serta pelaksanaan pelayanan pertanahan.